KEPEMIMPINAN MENANGGULANGI AIDS

PERMASALAHAN KEPEMIMPINAN DALAM MENANGGULANGI AIDS

Paulus Januar

HIV/AIDS merupakan permasalahan yang melanda seluruh dunia. Walau telah banyak upaya yang dilakukan, termasuk di Indonesia, namun permasalahannya tetap belum dapat ditanggulangi. Di Indonesia kasus AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987. Awalnya perkembangannya masih rendah namun kemudian meningkat. Peningkatan terutama karena bertambah banyaknya penasun (pengguna narkoba suntik) yang menggunakan jarum suntik tidak steril, di samping melalui hubungan seksual yang berisiko. Tingginya jumlah penderita AIDS tidak saja mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan dan tingginya angka kematian, namun juga sangat merugikan perekonomian nasional, bahkan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

KEPEMIMPINAN

Pengalaman menunjukkan, sejak awal epidemi AIDS melanda dunia, ternyata kepemimpinan yang kuat, visioner, dan memiliki komitmen merupakan faktor penting dalam penanggulangan AIDS. Kepemimpinan dalam penanganan AIDS di Indonesia terutama dilakukan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS). Pada tingkat nasional KPA diketuai Menko Kesra dengan wakilnya Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan di daerah dibentuk KPA daerah yang diketuai Gubernur.

Kepemimpinan dalam menanggulangi AIDS tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan kepemimpinan perlu terdapat pula pada setiap sektor dan lapisan masyarakat secara terintegrasi. Kepemimpinan untuk mengkoordinasikan penanggulangan AIDS diharapkan juga dari kalangan profesi, LSM, pemuka agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dunia usaha, dsb.  

Selanjutnya meski telah terdapat kepemimpinan, namun permasalahannya adalah sampai sejauh mana efektifitasnya dalam menyusun dan mewujudkan program, serta komitmen dan keteladanan yang diberikannya. Berbagai program penanggulangan AIDS seperti pencegahan, perawatan dan dukungan, surveilans, serta penelitian, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terintegrasi dengan baik dan cakupannya belum meluas. Sedang dalam hal komitmen, banyak pemuka masyarakat yang telah mengemukakan pentingnya penanggulangan AIDS. Namun permasalahannya, kadangkala masih diwarnai diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penderita yang dikaitkan dengan masalah moral dan kutukan. Padahal dari pemimpin masyarakat diharapkan keteladanan dalam menghargai harkat kemanusiaan para ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).   

Krisis kepemimpinan yang melanda berbagai sektor kehidupan masyarakat juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Berbagai LSM yang bergerak dalam penaggulangan AIDS di Indonesia mulai marak sejak sekitar pertengahan 90-an. Apalagi pada waktu itu mulai banyak kucuran dana bantuan. Sayangnya setelah waktu berlalu, cukup banyak LSM yang pimpinannya masih tetap orang yang sama saja. Akibatnya kurang terdapat inovasi dan perkembangan yang bermakna, serta kegiatan cenderung menjadi rutinitas belaka. Agaknya kaderisasi dan regenerasi juga merupakan agenda permasalahan yang perlu diperhatikan pada kepemimpinan dalam menanggulangi AIDS. 

KORUPSI DAN AIDS

Selain efektifitas dan komitmen, ternyata fungsi kontrol seringkali menjadi permasalahan dalam kepemimpinan untuk menanggulangi AIDS. Hal ini penting bagi Indonesia yang konon menduduki peringkat atas dalam hal korupsi. Kenyataan menunjukkan, praktik korupsi terjadi pada berbagai sektor dan tingkatan, termasuk di bidang kesehatan.

Terutama dengan adanya dana bantuan bagi penanggulangan AIDS, terbuka pula peluang untuk korupsi. Selain itu stigmatisasi kerap menyebabkan kegiatan penanggulangan AIDS tidak dapat dikemukakan secara terbuka, hingga menyulitkan transparansi. Di beberapa negara di Afrika yang parah dilanda AIDS, seperti Senegal, Kenya, Nigeria, dan Zimbabwe, dilaporkan terjadi korupsi dalam bentuk mark up, penggelapan obat,  program fiktif, pungutan liar, penelantaran pasien, dsb. Korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah, LSM, maupun tenaga kesehatan. Bahkan kenyataan menunjukkan, memberikan gaji yang tinggi kepada para pengelola program AIDS, namun tanpa disertai sistem pengelolaan keuangan yang baik, ternyata praktik korupsi tetap saja berlangsung.

Belajar dari pengalaman tersebut, merupakan tantangan bagi kepemimpinan dalam penanggulangan AIDS untuk mewujudkan mekanisme pengawasan yang baik. Mutlak perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program penanggulangan AIDS. Di samping itu perlu pula dikembangkan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap kasus korupsi yang terjadi dalam penanggulangan AIDS.

-----------------------------

Dr Paulus Januar adalah staf Laboratorium Kesehatan Masyarakat Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)